maurozijlstra.com Jakarta , 16 Febuari 2025

Pemerintahan Soeharto: Keberhasilan dan Tantangan

Soeharto memulai masa pemerintahannya setelah menggulingkan Presiden Soekarno pada tahun 1965 dan resmi menjadi Presiden Indonesia pada tahun 1967. Pemerintahannya yang berlangsung selama lebih dari tiga dekade (1967–1998) dikenal sebagai Orde Baru, sebuah periode yang ditandai dengan perubahan besar dalam banyak aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Soeharto dihadapkan pada tantangan besar untuk mengembalikan stabilitas negara setelah krisis politik dan ekonomi yang terjadi pada masa akhir pemerintahan Soekarno.

1. Stabilitas Politik dan Pengendalian Kekuasaan

Setelah peristiwa Gerakan 30 September (G30S) pada tahun 1965 yang melibatkan pembunuhan enam jenderal militer, situasi Indonesia menjadi sangat tidak stabil. Soeharto, yang pada saat itu menjabat sebagai Komandan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (KOPKAMTIB), berhasil memadamkan situasi tersebut dan mengambil kendali atas pemerintahan. Dalam waktu singkat, Soeharto berhasil mengonsolidasikan kekuatan militer dan mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan.

Setelah MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) memberinya mandat pada tahun 1967, Soeharto mengangkat dirinya sebagai presiden. Pada 1968, ia resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Pemerintahan Soeharto menekankan pada stabilitas politik dan keamanan negara, dengan pendekatan yang lebih otoriter. Salah satu ciri khas dari Orde Baru adalah penguatan posisi militer dalam struktur pemerintahan, di mana banyak pejabat negara berasal dari kalangan militer, termasuk dalam sektor sipil dan pemerintahan.

BACA JUGA :Mengenal Pendidikan di Amerika Tengah Dan Tarian Kelestarian Nya

Kontrol terhadap oposisi menjadi ciri utama dari masa Orde Baru. Partai politik yang ada, seperti Golongan Karya (Golkar), diorganisir sedemikian rupa untuk mendukung pemerintah, sementara partai-partai oposisi secara efektif dibatasi ruang geraknya. Di bawah Soeharto, kebebasan berpendapat sangat dibatasi, media dikontrol ketat, dan organisasi yang dianggap dapat menantang stabilitas pemerintah, seperti organisasi buruh dan mahasiswa, seringkali mendapat pengawasan atau tindakan represif.

2. Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur

Soeharto menghadapi tantangan besar dalam mengelola ekonomi Indonesia yang hancur setelah pemerintahan Soekarno, yang ditandai dengan inflasi yang tinggi, defisit anggaran, dan penurunan daya beli rakyat. Selama masa awal pemerintahannya, Soeharto mengadopsi kebijakan ekonomi yang lebih terbuka dan berorientasi pasar, termasuk membuka pintu bagi investasi asing dan merangkul kebijakan ekonomi yang lebih pragmatis.

a. Kebijakan Ekonomi:

Pada dekade 1970-an, Indonesia memperoleh keuntungan besar dari eksplorasi minyak bumi. Pendapatan dari ekspor minyak dan gas (migas) membantu meningkatkan cadangan devisa negara dan memicu pertumbuhan ekonomi. Selama masa soeharto itu, Indonesia juga memperoleh bantuan dari negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat, yang mendukung kebijakan Soeharto. Indonesia memulai pembangunan infrastruktur besar-besaran, seperti jalan tol, jembatan, pelabuhan, dan pembangkit listrik untuk meningkatkan kapasitas ekonomi nasional.

Pada tahun 1980-an, Indonesia melakukan reformasi ekonomi yang lebih dalam, mengurangi hambatan perdagangan dan mengurangi peran negara dalam perekonomian. Soeharto mengadopsi kebijakan liberalisasi ekonomi, yang memperkenalkan sektor swasta dan asing ke dalam perekonomian Indonesia. Sebagai hasilnya, Indonesia mulai mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi pada akhir 1980-an dan 1990-an.

Namun, di balik kesuksesan ekonomi ini, korupsi dan kolusi juga tumbuh subur di kalangan elite politik, terutama di kalangan anggota keluarga Soeharto dan kroni-kroninya yang mengendalikan banyak sektor ekonomi negara. Kebijakan-kebijakan ini memperburuk ketimpangan ekonomi, dengan sebagian besar kekayaan negara terkonsentrasi di tangan sedikit orang, sementara sebagian besar masyarakat, terutama yang berada di daerah pedesaan, tetap hidup dalam kemiskinan oleh soeharto

b. Krisis Ekonomi 1997–1998:

Pada akhir 1990-an, ekonomi Indonesia mengalami krisis parah akibat krisis finansial Asia yang dimulai pada 1997. Krisis ini memicu devaluasi rupiah, inflasi tinggi, dan meningkatnya angka pengangguran serta kemiskinan. Banyak perusahaan besar mengalami kebangkrutan, dan banyak orang kehilangan pekerjaan. Rakyat mulai kecewa dengan pemerintah, dan berbagai protes muncul, terutama di kalangan mahasiswa dan kelompok oposisi oleh soeharto.

Pada tahun 1998, krisis ekonomi yang dipicu oleh lonjakan utang luar negeri, spekulasi mata uang, dan kebijakan ekonomi yang tidak berkelanjutan memaksa Soeharto untuk mundur setelah demonstrasi besar-besaran. Pada akhirnya, Reformasi 1998 menandai berakhirnya pemerintahan Orde Baru dan dimulainya era reformasi di Indonesia.

3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pemerintahan Soeharto juga sangat memfokuskan perhatian pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung kemajuan negara. Upaya-upaya ini, meskipun memiliki keberhasilan, juga menghadapi banyak tantangan yang harus diselesaikan.

a. Pendidikan:

Salah satu kebijakan utama Soeharto adalah memperluas akses ke pendidikan dasar untuk rakyat Indonesia. Pada tahun 1984, program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) diluncurkan, yang bertujuan untuk mewajibkan setiap anak Indonesia mengikuti pendidikan dasar selama sembilan tahun. Program ini berhasil menurunkan angka buta huruf dan memperluas akses pendidikan di banyak daerah pedesaan soeharto .

Namun, meskipun ada banyak pembangunan sekolah dan fasilitas pendidikan, kualitas pendidikan yang diberikan sering kali tidak merata. Kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya mendapat fasilitas yang lebih baik, sementara banyak daerah pedesaan, terutama di luar Jawa oleh soeharto, kesulitan dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Selain itu, kurikulum yang digunakan di masa Soeharto cenderung menekankan pada pendidikan yang bersifat teknokratik dan otoriter, yang berfokus pada disiplin dan pembentukan karakter yang sesuai dengan ideologi pemerintah.

b. Kesehatan:

Kesehatan masyarakat oleh soeharto  juga menjadi salah satu prioritas pemerintah Orde Baru. Berbagai program kesehatan diluncurkan untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak, mengatasi wabah penyakit menular, dan meningkatkan status gizi masyarakat. Pada tahun 1970-an, pemerintah meluncurkan program Posyandu (pos pelayanan terpadu) untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada ibu dan anak di tingkat desa di pemerintahan soeharto .

Namun, meskipun ada kemajuan di bidang kesehatan, kesenjangan kesehatan antara kota dan desa tetap besar. Akses terhadap fasilitas kesehatan yang memadai sering kali terbatas di daerah terpencil, dan beberapa daerah masih menghadapi kesulitan dalam memperoleh gizi yang cukup dan pelayanan medis yang baik oleh soeharto .

c. Ketenagakerjaan dan Transmigrasi:

Masalah ketenagakerjaan menjadi isu penting, mengingat pertumbuhan populasi yang sangat pesat selama masa pemerintahan Soeharto. Pemerintah Orde Baru meluncurkan program transmigrasi, yang bertujuan untuk mendistribusikan penduduk dari Jawa yang padat penduduknya ke luar pulau, seperti Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Meskipun proyek transmigrasi ini mencapai beberapa tujuan dalam hal pemerataan penduduk, oleh soeharto ia juga menghadapi masalah eksploitasi lahan dan marginalisasi masyarakat lokal di daerah yang dipindahkan.

4. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

Meskipun banyak kebijakan yang berhasil meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menjadi masalah utama selama masa pemerintahan Soeharto. Banyak pejabat negara, baik di pemerintahan maupun di sektor swasta, terlibat dalam praktek KKN. Korupsi merajalela di tingkat tinggi, dan keluarga serta teman-teman dekat Soeharto seringkali mendapatkan keuntungan dari kebijakan pemerintah.

Kritik terhadap pemerintahan Soeharto semakin tajam menjelang akhir masa pemerintahannya, terutama terkait dengan kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin melebar. Kebijakan-kebijakan yang dianggap memperkaya segelintir orang dan merugikan rakyat banyak menjadi salah satu pemicu ketidakpuasan yang memuncak pada tahun 1998 oleh soeharto .

Kesimpulan:

Pemerintahan Soeharto memiliki dampak besar bagi Indonesia, baik dalam hal positif maupun negatif. Dalam hal pembangunan ekonomi dan infrastruktur, Orde Baru membawa Indonesia menuju modernisasi yang signifikan. Namun, di sisi lain, oleh soeharto pemerintahan yang otoriter, kebijakan ekonomi yang tidak merata, dan masalah-masalah terkait dengan korupsi dan ketidakadilan sosial membawa dampak buruk yang berujung pada jatuhnya Soeharto pada 1998.

Periode pemerintahan Soeharto memberikan pelajaran penting tentang pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keadilan sosial, serta perlunya keterbukaan politik dan pengawasan terhadap pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh soeharto adalah.