---

Ringkasan: Skor literasi membaca Indonesia dalam PISA 2022 berada di 359 poin — terendah sejak tahun 2000. Perpustakaan sekolah, sebagai pintu masuk utama anak pada bahan bacaan, menjadi salah satu simpul paling nyata dalam Gerakan Literasi Sekolah (GLS) yang digulirkan Kemendikbud sejak Maret 2016. Artikel ini merangkum data resmi, kerangka kebijakan, dan langkah operasional membangun perpustakaan sekolah yang benar-benar dipakai, bukan sekadar dokumen akreditasi.

Apa itu Perpustakaan Sekolah sebagai Kunci Budaya Literasi?

Perpustakaan sekolah adalah unit penyedia bahan bacaan dan layanan informasi di satuan pendidikan yang berfungsi menumbuhkan kebiasaan membaca siswa secara terstruktur. Ia disebut “kunci” budaya literasi karena menjadi titik akses bahan bacaan yang paling dekat dan paling sering dijangkau anak usia sekolah, jauh sebelum mereka mengenal perpustakaan umum atau daerah.

Mengapa Perpustakaan Sekolah Penting di 2026?

Urgensinya bukan retorika. Menurut hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 yang dirilis Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan diumumkan Kemendikbudristek pada 5 Desember 2023, skor literasi membaca siswa Indonesia berada di angka 359 — turun 12 poin dari 371 pada 2018, dan menjadi skor terendah Indonesia sejak PISA pertama kali diikuti pada tahun 2000. Indonesia menempati peringkat sekitar ke-68 dari 81 negara peserta pada aspek membaca.

Tren historisnya memperlihatkan pola naik-turun yang jauh dari stabil:

Tahun PISA	Skor Literasi Membaca Indonesia
2000	371
2003	382
2006	393
2009	402
2012	396
2015	397
2018	371
2022	359

Sumber: OECD/PISA, dikutip Kompas.com dan Kemendikbudristek, 2023.

Kemendikbudristek sendiri menyatakan skor 2022 dipengaruhi hilangnya pembelajaran (learning loss) akibat penutupan sekolah hampir 24 bulan selama pandemi, dan bukan cerminan kondisi pendidikan terkini. Terlepas dari konteks itu, data ini tetap jadi alasan mengapa penguatan akses bahan bacaan di titik paling dasar — ruang kelas dan perpustakaan sekolah — kembali jadi prioritas kebijakan.

Di sisi lain, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) yang dihimpun Perpustakaan Nasional (Perpusnas) mencatat skor nasional 64,48 dari skala 100 pada 2022, masuk kategori “sedang”, dengan target pemerintah menembus 71,4 pada 2024. Untuk menstandarkan pengukurannya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Perpusnas menerbitkan Peraturan Perpusnas Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.

Landasan Kebijakan: Gerakan Literasi Sekolah (GLS)

Gerakan Literasi Sekolah digulirkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud sejak Maret 2016, berlandaskan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. GLS dirancang berjalan dalam tiga tahap yang saling menyambung:

1. Tahap pembiasaan — kegiatan membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai, tanpa tagihan akademik, semata menumbuhkan minat.
2. Tahap pengembangan — siswa mulai merespons bacaan lewat diskusi, jurnal baca, atau pojok baca kelas.
3. Tahap pembelajaran — literasi dikaitkan langsung dengan kurikulum dan penilaian mata pelajaran.

Perpustakaan sekolah adalah infrastruktur yang menopang ketiga tahap ini sekaligus. Tanpa koleksi yang memadai, “membaca 15 menit” berisiko jadi seremoni kosong karena buku yang tersedia itu-itu saja.

Meski GLS sudah berjalan sejak 2016, riset akademik lapangan masih menemukan kesenjangan pelaksanaan yang nyata. Kajian dari Universitas Pendidikan Ganesha, misalnya, mencatat masih ada sekolah dasar di wilayah pedesaan yang belum memiliki perpustakaan sama sekali, sementara kajian dari UIN Sultan Aji dan sejumlah skripsi kependidikan lain menunjukkan kendala umum berupa koleksi buku yang jarang diperbarui sehingga minat baca siswa sulit terjaga.

Anggaran dan Dukungan Nasional

Penguatan literasi lewat perpustakaan tidak lepas dari dukungan anggaran Perpusnas. Pada 2025, Perpusnas menerima pagu lebih dari Rp721,6 miliar, meski sekitar Rp132 miliar sempat diblokir sehingga anggaran efektif sekitar Rp589,5 miliar — dengan realisasi mencapai 98,93 persen. Salah satu program andalannya, distribusi sekitar 1.000 judul buku ke titik layanan masyarakat di seluruh Indonesia yang berjalan pada 2024–2025, dilaporkan tidak dapat dilanjutkan pada 2026 karena keterbatasan anggaran, memaksa Perpusnas memperluas kolaborasi dengan kementerian, filantropi, dan mitra internasional untuk menjaga keberlanjutan program literasi.

Bagi pengelola sekolah, ini punya implikasi praktis: ketergantungan penuh pada distribusi buku dari pemerintah pusat makin berisiko terputus. Sekolah dan yayasan perlu membangun jalur pengadaan koleksi yang lebih mandiri — donasi alumni, kerja sama komunitas literasi lokal, hingga sinergi dengan program tanggung jawab sosial perusahaan seperti jalur beasiswa pendidikan Djarum Plus 2026-2027 yang juga mendorong penerimanya aktif di kegiatan sosial-literasi.

Membaca sejak dini pun bukan sekadar bekal akademik jangka pendek. Prestasi seperti lima medali fisika Indonesia di ajang Olimpiade Fisika Internasional (IPhO) 2026 selalu bertumpu pada fondasi kemampuan membaca dan memahami teks kompleks sejak sekolah dasar.

Cara Membangun Budaya Literasi Lewat Perpustakaan Sekolah — Langkah Praktis

1. Petakan kondisi eksisting: Cek apakah sekolah sudah punya ruang perpustakaan, berapa jumlah koleksi aktif, dan siapa yang mengelolanya. Banyak sekolah baru sadar koleksinya sudah usang setelah dilakukan audit sederhana.
2. Tunjuk penanggung jawab yang jelas: Praktik dari beberapa sekolah dasar menunjukkan program literasi berjalan lebih konsisten saat kepala sekolah menetapkan satu koordinator literasi, bukan dibebankan lepas ke guru kelas secara bergantian.
3. Jalankan tahap pembiasaan secara konsisten: Terapkan 15 menit membaca sebelum pelajaran dimulai sesuai kerangka GLS — tanpa tagihan nilai di fase awal, agar motivasi membaca tumbuh dari rasa senang, bukan tekanan. Prinsip ini sejalan dengan konsep growth mindset lewat kebiasaan kecil: perubahan besar pada minat baca siswa biasanya lahir dari rutinitas harian yang konsisten, bukan program dadakan.
4. Bangun sumber koleksi yang beragam: Kombinasikan distribusi dari Perpusnas atau dinas pendidikan daerah dengan donasi buku dari orang tua saat kenaikan kelas, sumbangan alumni, dan program taman baca masyarakat setempat.
5. Buat pojok baca di setiap kelas: Sekolah yang menempatkan koleksi kecil langsung di ruang kelas — bukan hanya di ruang perpustakaan pusat — melaporkan akses baca yang jauh lebih sering karena jarak fisik ke buku berkurang.
6. Masuk ke tahap pengembangan dan pembelajaran: Setelah kebiasaan membaca terbentuk, kaitkan bacaan dengan diskusi kelas, jurnal respons baca, dan proyek lintas mata pelajaran agar literasi tidak berhenti di level “gemar membaca” saja.
7. Evaluasi dan perbarui koleksi secara berkala: Koleksi yang stagnan bertahun-tahun terbukti jadi salah satu penyebab utama minat baca siswa menurun menurut sejumlah studi kasus GLS di sekolah dasar.

Untuk jenjang SMA/SMK, penguatan literasi ini juga perlu diselaraskan dengan arah kebijakan digital terbaru, termasuk panduan pemanfaatan kecerdasan buatan di ruang kelas dalam SKB 7 Menteri tentang AI dalam pendidikan 2026 — agar siswa tetap terbiasa membaca teks panjang secara mandiri, bukan hanya mengandalkan ringkasan instan dari AI. Temuan bahwa 93 persen Gen Z aktif mengembangkan diri untuk produktivitas juga bisa jadi pintu masuk: arahkan energi eksplorasi diri itu ke kebiasaan membaca terstruktur lewat perpustakaan sekolah, bukan sekadar konsumsi konten singkat.

FAQ — Perpustakaan Sekolah dan Budaya Literasi

---

Sumber data: OECD/PISA 2022 (dikutip Kemendikbudristek dan Kompas.com), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Perpustakaan Nasional RI, Peraturan Perpusnas No. 7 Tahun 2025, RRI/Voice of Indonesia (18 Juli 2026), serta kajian akademik Universitas Pendidikan Ganesha dan UIN Sultan Aji tentang implementasi Gerakan Literasi Sekolah.